MAKASSAR — Sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi terus bersuara lantang meminta Polda Sulsel segera memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Aktivis meminta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan menjadi alat bukti adanya persoalan pengelolaan anggaran dan belanja keuangan negara di OPD tersebut tidak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ini sekaligus sebagai pintu masuk menjerat semua pihak-pihak terkait lainnya dalam masalah pengelolaan anggaran usai jadi temuan BPK. “Justru dari masalah ini, penegak hukum bisa mengembangkan dan mengusut pengelolaan anggaran negara di OPD ini. Temuan BPK ini sebagai pintu masuk,”jelas Mulyadi SH, salah satu pegiat antikoruspi kepada celebesnews.co,id pada Jumat (1/7/2023).
Temuan kesalahan penganggaran tiga paket kegiatan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Maros jangan hanya dijadikan catatan perbaikan administrasi. Mesti ada follow up dari pihak kepolisian atau kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Nah, kami berharap temuan BPK pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Maros ini jangan hanya dijadikan catatan perbaikan administrasi. Mesti ada follow up dari pihak kepolisian atau kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dan memerika Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait lainnya,’’desaknya.
Polda diminta merespon surotan public jangan justru mendiamkan persoalan ini. Polda sudah saatnya pro aktif. Bila ada sorotan-sorotan public seperti ini semestinya langsung menjadi perhatian.
Dinas Pendidikan selaku pihak yang menjalankan anggaran, menurut Mulyadi tetap harus bertanggung jawab dengan adanya temuan BPK tersebut. Termasuk risiko moral kepada masyarakat Maros. “Kami juga dari kalangan aktivis pegiat antikorupsi, sangat menaruh harapan agar temuan BPK ini ikut menjadi perhatian Bupati, sudah saatnya temuan-temuan BPK pada Pemda Maros menjadi perhatian Bupati, tidak cukup hanya sampai adanya catatan perbaikan administrasi dari Inspektorat, tetapi APIP sebagai pengawas harus lebih berani bertaring,’’demikian Mulyadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut tidak memberikan tanggapan dan jawaban secara resmi. (cn)
