HomeBerita UtamaKoalisi Aktivis Desak APH Jemput KPA, PPK dan Kontraktor Puskesmas Tobo-Tobo Kabupaten...

Koalisi Aktivis Desak APH Jemput KPA, PPK dan Kontraktor Puskesmas Tobo-Tobo Kabupaten Jeneponto

MAKASSAR — Proyek pembangunan puskesmas Togo-Togo Kabupaten Jeneponto menjadi sorotan sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di mata para aktivis ini, pekerjaan kurang volume dinilai bisa berdampak pada kualitas bangunan karena tidak sesuai standar atau spesifikasi.

Karena itu, koordinator koalisi aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada Jumat (25/11/2022) mendesak aparat penegak hukum segera menjemput kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan kontraktor atau rekanan proyek ini dalam rangka kepentingan pemeriksaan dan penyidikan.

Proyek milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tahun 2021 tersebut diketahui menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Seharusnya dari awal kualitas pekerjaan tersebut mendapat perhatian dengan baik, hendaknya sesuai standar atau spesifikasi sehingga kualitas pekerjaan bangunan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mulyadi.

“Analisa kami, kalau terjadi pengurangan volume boleh jadi mutunya patut dipertanyakan. Seharusnya PPK yang menangani proyek ini melakukan pengawasan dengan baik. Jangan ada pencairan jika mutu pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan kontrak dan RAB,” ucapnya.

Mulyadi menekankan pentingnya menjaga volume tersebut karena ini menjadi gedung pelayanan kesehatan masyarakat.

“Tentunya semua pengerjaan yang menggunakan APBD seharusnya dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, di kontrak ataupun di gambar kerja, janganki lagi lakukan pengurangan volume, kasihan masyarakat sebagai penerima manfaat keberadaan bangunan gedung puskesmas tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mulyadi berharap Polda Sulsel maupun Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa semua pihak-pihak terkait.

Sementara itu, pengamat sekaligus pegiat hukum, Akram SH  menegaskan, pengembalian uang hasil korupsi kepada negara tidak menghapus perbuatan pidananya.

“Perkara pidana itu mengadili perbuatan, yang dari perbuatan itu lahir kerugian. Jika kerugiannya dikembalikan, tetap tidak menghapus perbuatan pidananya,” ujarnya.

Akram menjelaskan, perbuatan pidana dapat dihentikan prosesnya jika ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurutnya, SP3 akan dikeluarkan oleh aparat penegak hukum jika perkara yang sedang diusut bukanlah perkara pidana dan barang bukti perkara yang diusut tersebut kurang.

“Jika kerugiannya dikembalikan hanya akan berpengaruh pada pengurangan hukuman pidananya saja, tetapi tidak menghapuskan perbuatan pidananya dan meskipun dikembalikan proses pidana tetap harus dilakukan,” tandas Akram.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud padal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Hj Syusanty Mansur, SKM., M.Kes dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut menjelaskan sudah diselesaikan oleh pihak ketiga dengan melakukan pembayaran denda keterlambatan ke daerah dibuktikan dengan slip penyetoran ke kas daerah

Bukti setoran pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sudah diserahkan kepada Inspektorat Jeneponto sebagai instansi yang dtunjuk oleh tim pemeriksa BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan tindak lanjut dan pengawasan dalam penyelesaian hasil temuan pemeriksaaan BPK. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments