HomeBerita UtamaPengembalian Kerugian Negara Puskesmas Togo-Togo Jeneponto Tidak Menghapus Perbuatan Tindak Pidana Korupsinya,...

Pengembalian Kerugian Negara Puskesmas Togo-Togo Jeneponto Tidak Menghapus Perbuatan Tindak Pidana Korupsinya, Pegiat Hukum “Patut Mendapat Atensi APH”

MAKASSAR — Aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan memastikan akan terus mengawal dan mendorong proyek pembangunan puskesmas Tog-togo di Kabupaten Jeneponto mendapat atensi aparat penegak hukum.

Kali ini mengalir dukungan proyek tersebut agar diusut meski diduga telah dilakukan pengembalian atas temuan pengurangan volume pekerjaan.

pengamat sekaligus pegiat hukum, Akram SH kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (24/11/2022) menegaskan, pengembalian uang hasil korupsi kepada negara tidak menghapus perbuatan pidananya.

“Perkara pidana itu mengadili perbuatan, yang dari perbuatan itu lahir kerugian. Jika kerugiannya dikembalikan, tetap tidak menghapus perbuatan pidananya,” ujar Akram.

Akram menjelaskan, perbuatan pidana dapat dihentikan prosesnya jika ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurutnya, SP3 akan dikeluarkan oleh aparat penegak hukum jika perkara yang sedang diusut bukanlah perkara pidana dan barang bukti perkara yang diusut tersebut kurang.

“Jika kerugiannya dikembalikan hanya akan berpengaruh pada pengurangan hukuman pidananya saja, tetapi tidak menghapuskan perbuatan pidananya dan meskipun dikembalikan proses pidana tetap harus dilakukan,” tandas Akram.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud padal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi.

Dikatakannya, jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi makan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya. Pidananya tetap diproses secara hukum.

Lagi pula tindak pidana korupsi itu merupakan delik formil, artinya ketika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pidana korupsi maka pelaku sudah bisa dipidana, tidak perlu harus timbul akibat. “Delik formil itu meski uang hasil korupsinya sudah dikembalikan tetap bisa dipidana karena perbuatan korupsinya sudah terjadi meski akhirnya uang hasil korupsinya dikembalikan,”tegasnya.

Oleh karena itu, terkait proyek pembangunan puskesmas tersebut di Kabupaten Jeneponto bisa saja menjadi atensi aparat penegak hukum dengan dasar amanat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Hj Syusanty Mansur, SKM., M.Kes dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut menjelaskan sudah diselesaikan oleh pihak ketiga dengan melakukan pembayaran denda keterlambatan ke daerah dibuktikan dengan slip penyetoran ke kas daerah

Bukti setoran pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sudah diserahkan kepada Inspektorat Jeneponto sebagai instansi yang dtunjuk oleh tim pemeriksa BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan tindak lanjut dan pengawasan dalam penyelesaian hasil temuan pemeriksaaan BPK. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments