HomeBerita UtamaKoalisi Aktivis Laporkan Kepala Dinas, PPK dan Kontraktor Proyek Jembatan Gantung Desa...

Koalisi Aktivis Laporkan Kepala Dinas, PPK dan Kontraktor Proyek Jembatan Gantung Desa Maipi Kecamatan Luwu Utara ke Krimsus Polda Sulsel

MAKASSAR — Rencana aktivis melaporkan proyek jembatan gantung Desa Maipi Kabupaten Luwu Utara akhirnya dipastikan pekan depan masuk ke Ditreskrimsus Polda Sulsel. Kepastian tersebut disampaikan oleh Koordinator koalisi aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (24/11/2022).

Mulyadi akan membawa proyek ini ke ranah hukum dan berencana melaporkan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dan pejabat pembuat komitmen beserta konsultan dan sang kontraktor.

“Setelah melalui kajian dan pulbaket, pekan depan, kami akan masukan laporan secara resmi ke Krimsus Polda Sulsel mengawal indikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukum dengan pengurangan volume pada pekerjaan tersebut serta melaporkan kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen diduga tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pencairan,”tandasnya.

Dikatakan oleh Mulyadi, pengurangan volume pekerjaan tersebut turut diduga telah menyebabkan adanya indikasi kerugian negara sehingga aparat penegak hukum diharapkan memberi atensi dan mengusut tuntas proyek jembatan gantung ini.

Kondisi tersebut, Mulyadi Nunik, telah melanggar beberapa aturan seperti Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pasal 6 huruf f. Pasal 89 ayat (2a) yg menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, sedangkan pada pasal 118 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Mulyadi merekomendasikan agar kepolisian maupun kejaksaan untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan adanya indikasi atau dugaan kerugian pada keuangan daerah.

“Sekiranya pihak yang telah melanggar kesepakatan kontrak mengakibatkan adanya indikasi atau dugaan kerugian pada keuangan daerah agar segera mengembalikan ke kas daerah,” ucapnya.

Terpisah, dari hasil audit BPK, pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik proyek jembatan gantung di Desa Maipi Kabupaten Luwu Utara menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak hingga ratusan juta rupiah berupa kekurangan volume pekerjaan. Kekurangan volume tersebut diantaranya pada volume pekerjaan Ereksi dan Instalasi Part Jembatan.

Diketahui bahwa paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV F dengan melaksanakan Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung Desa Maipi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 596.2/02/PPK/SPK-RJDM/ DISTRANKER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.049.000.000,00 (termasuk PPN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi. Waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender (15 Juli – 11 Desember 2021). Terdapat perubahan volume pekerjaan yang dituangkan dalam Contract Change Order tanggal 20 Juli 2021.

Penyelesaian dan serah terima pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Profesional Hand Over (PHO) Nomor 04/PPK/BASTP/ FHO-RJDM/XII/2021. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 95% sebesar Rp996.550.000.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara, Eka Rusli, S.Sos secara singkat menjelaskan terkait temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut kepada PPK dan pimpinan VC F baik aktif komunikasi secara langsung maupun tertulis. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments