HomeBerita UtamaKoalisi Aktivis Desak Kejati Sulsel Usut Proyek Pembangunan Puskesmas Togo-Togo Jeneponto

Koalisi Aktivis Desak Kejati Sulsel Usut Proyek Pembangunan Puskesmas Togo-Togo Jeneponto

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diminta tidak ragu-ragu segera melakukan penyidikan pembangunan Puskesmas Togo-Togo Kabupaten Jeneponto dan memeriksa semua pihak-pihak terkait menyusul adanya temuan kekurangan volume pekerjaan proyek tersebut pada tahun 2021 lalu.

Pemeriksaan ini menurut Mulyadi, sala satu aktivis dan pegiat antikorupsi sekaligus merupakan koordinator koalisi aktvis jangan dipilah-pilah, tetapi berdasar aktor utama serta latar belakang dan kewenanganya semua harus diperiksa.

“Dasarnya kan sudah jelas, ada dugaan unsur perbuatan melawan hukum dengan pengurangan volume pekerjaan. Nah, itu juga berdasarkan hasil audit BPK. Dari sudut pandang kami soal adanya pengembalian itu bagian, akan tetapi terdapat dugaan perbuatan melawan hukum disitu,”tegas Mulyadi kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (23/11/2022).

Menurutnya, adanya keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya turut bertanggungjawab yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), serta Pengawas Lapangan hingga kuasa pengguna anggaran dan kontraktor mereka harus diperiksa semua.

Mulyadi berpendapat, bahwa peran tugas dan tanggungjawab oknum-oknum tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang memuat ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta huruf a. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang huruf b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pemeriksaan ini, kata dia, justru bisa sampai melibatkan penjual bahan bangunan (material) patut juga untuk dimintai pertanggungjawaban, pasalnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI di temukan kelebihan pembayaran tidak sesuai dengan sebenarnya karena temuan kekurangan volume pekerjaan.

Ditambahkan Mulyadi, aparat penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulsel harus sudah bersikap ketika ada informasi seperti kasus-kasus dugaan penyalagunaaan Keuangan Negara dan temuan-temuan potensi kerugian negara.

Menurut aktivis yang sangat akrap vokal terhadap kasus korupsi ini, sebagai lembaga yang menangani kasus korupsi sebaiknya jangan terus menunggu laporan masayrakat, harusnya lebih aktif jika ada informasi korupsi.

”Bagi saya tindak pidana korupsi itu bukan delik aduan yang hanya bisa ditangani kalau ada aduan dari masyarakat” jelas Mulyadi.

Oleh karena itu, ia berharap penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel segera memanggil dan memerika semua pihak-pihak terkait dalam proyek pembangunan gedung puskesmas Togo-Togo Kabupaten Jeneponto.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Hj Syusanty Mansur, SKM., M.Kes dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut menjelaskan sudah diselesaikan oleh pihak ketiga dengan melakukan pembayaran denda keterlambatan ke daerah dibuktikan dengan slip penyetoran ke kas daerah

Bukti setoran pembayaran denda keterlambatan pekerjaan sudah diserahkan kepada Inspektorat Jeneponto sebagai instansi yang dtunjuk oleh tim pemeriksa BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan tindak lanjut dan pengawasan dalam penyelesaian hasil temuan pemeriksaaan BPK. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments