HomeBerita UtamaBPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Proyek Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung Desa Maipi Luwu...

BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Proyek Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung Desa Maipi Luwu Utara Ratusan Juta Rupiah

MAKASSAR — Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara datau daerah hingga mencapai ratusan juta rupiah pada proyek Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung Desa Maipi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

kegiatan Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung Desa Maipi mengalami Potensi Lebih Bayar hingga mencapai ratusan juta merupakan proyek milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak hingga ratusan juta rupiah berupa kekurangan volume pekerjaan. Kekurangan volume tersebut diantaranya pada volume pekerjaan Ereksi dan Instalasi Part Jembatan.

Diketahui bahwa paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV F dengan melaksanakan Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung Desa Maipi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 596.2/02/PPK/SPK-RJDM/ DISTRANKER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.049.000.000,00 (termasuk PPN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi. Waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender (15 Juli – 11 Desember 2021). Terdapat perubahan volume pekerjaan yang dituangkan dalam Contract Change Order tanggal 20 Juli 2021.

Penyelesaian dan serah terima pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Profesional Hand Over (PHO) Nomor 04/PPK/BASTP/ FHO-RJDM/XII/2021. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 95% sebesar Rp996.550.000.

Terkait itu, aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi menilai, aparat penegak hukum sudah harus mengambil langkah hukum terkait temuan tersebut. Sebab, hasil temuan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan dana tidak seluruhnya sesuai ketentuan.

“Dengan demikian patut diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Maka tidak ada alasan lain kecuali Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi segera melakukan tindakan penyelidikan dengan meminta audit investigasi dengan tujuan tertentu untuk memastikan terjadinya penyalagunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak,” katanya kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (16/11/2022).

Hal ini penting, kata Mulyadi, APBD adalah jantung yang bisa menghidupkan aktifitas pemerintahan untuk melayani masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara, Eka Rusli, S.Sos secara singkat menjelaskan terkait temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut kepada PPK dan pimpinan VC F baik aktif komunikasi secara langsung maupun tertulis. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments