HomeBerita UtamaAktivis Sebut Temuan BPK Bisa Jadi Pintu Masuk APH Usut Pengadaan TIK...

Aktivis Sebut Temuan BPK Bisa Jadi Pintu Masuk APH Usut Pengadaan TIK SD dan SMP Dinas Pendidikan Takalar

MAKASSAR — Buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan barang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar mulai disikapi dan memantik reaksi pegiat dan aktivis antikorupsi.

Para aktivis dan pegiat antikorupsi tidak tanggung-tanggung meminta Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi membidik proyek tersebut di Kabupaten Takalar.

“Kami menaruh harapan besar Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi masuk mengusut proyek pengadaan TIK Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Temuan BPK bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum mengusut proyek Dinas Pendidikan tersebut,” tegas Mulyadi, salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (16/11/2022).

Dimana untuk pengadaan TIK pada tahun 2021 terdapat temuan bahwa Pengadaan peralatan TIK SD oleh PT ASB dinyatakan selesai tanggal 29 Oktober 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan No.109/PPKDISDIKBUD/BAHPP/X/2021. BAST ditandatangani oleh PPK, Direktur Utama PT ASB, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian pula dengan pembayaran kepada PT ASB telah dilakukan tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp1.288.809.000,00.

Selain itu, Berdasarkan tabel di atas, seharusnya juga terdapat denda keterlambatan yang mesti dikenakan kepada PT ASB atas keterlambatan pengadaan TIK SD.

Kemudian pengadaan peralatan TIK SMP oleh PT MT dinyatakan selesai tanggal 30 November 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan No.106/PPK DISDIKBUD/BAHPP/XI/2021. BAST ditandatangani oleh PPK, Presiden Direktur PT MT, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. PT MT telah dibayar sebesar Rp2.000.700.000 tanggal 14 Desember 2021.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang baru diterima oleh 6 (enam) SMP penerima pada tanggal 4 Desember 2021 atau terjadi keterlambatan selama 33 hari kalender. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PT MT seharusnya dikenakan denda keterlambatan senilai Rp60.021.000.

Oleh karena itu, Mulyadi berharap temuan BPK tersebut bisa menjadi langkah awal aparat penegak hukum mengusut proyek pengadaan peralatan TIK tersebut dan segera memanggil serta memeriksa semua pihak-pihak terkait.

Selain itu, Mulyadi menambahkan, agar aparat penagak hukum turut mendalami harga riil item barang pengadaan TIK tersebut agar potensi adanya kerugian negara bisa usut apakah ada atau tidak. “Mudah-mudahan ini akan menjadi atensi langsung Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi dan segera memeriksa semua pihak-pihak terkait,”tandasnya.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan TIK Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Sapriyadi S.Kep, Ns, M.Kes belum lama ini menjelaskan terkait hasil audit BPK yang ada hanya terjadi perbedaan persepsi antara auditor BPK dan pihak Dinas Pendidikan.

Selain itu, telah dilakukan pengembalian atas denda keterlambatan pada masing-masing dua paket pengadaan peralatan TIK untuk SD dan SMP. “Kami rasa semuanya sudah selesai dan sudah dilakukan pengembalian dan pembayaran denda keterlambatan,”tuturnya. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments