HomeBerita UtamaAktivis Desak KPK Usut Dugaan Kongkalikong Lelang Proyek Peningkatan Jalan Dinas PUPR...

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Kongkalikong Lelang Proyek Peningkatan Jalan Dinas PUPR Buton Utara, Sulawesi Tenggara

MAKASSAR — Desakan untuk mengusut tuntas dan mememriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara pada proyek peningkatan jalan tahun 2022 ikut memantik reaksi aktivis dan pegiat antikorupsi.

Para aktivis merespon dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera masuk ke Buton Utara mengusut tuntas proyek-proyek infrastruktur di daerah tersebut yang dsinyalir bermasalah mulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang tender proyek yang diduga sarat pengaturan dan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Mulyadi, salah satu aktivis dan pegiat antikorupsi kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (19/10/2022) mengungkapkan adanya dugaan pengaturan perusahaan pemenang tender dalam proses lelang pengerjaan proyek peningkatan jalan di Buton Utara tersebut tidak hanya merugikan perusahaan pemenang yang ikut secara fear, namun sudah melabrak aturan pengadaan barang dan jasa.

KPK diminta untuk segera menyelidiki aroma kolusi dan nepotisme serta korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan Dinas PUPR Buton Utara.

Di mana pekerjaan proyek peningkatan jalan Desa Eensumala Desa Koboruno Kecamatan Bonegunu Buton Utara yang dimenangkan oleh perusahaan PT Urbant Sakti Perkasa, kemudian dibatalkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan mengganti perusahaan ke PT. Sinar Bulan Group sebagai pemenang dan berkontrak tanpa alasan dan dasar yang jelas.

“Nah, sekarang KPK mesti masuk kesitu, apa yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen ini sudah tidak bisa dibenarkan. Seharusnya pembatalan itu kalau mau dilakukan dari awal pada saat proses lelang dilakukan oleh Pojka. Bukan sebaliknya, sudah memang kemudian dibatalkan oleh PPK, hebat sekali PPKnya, “tandasnya.

Oleh karena itu, aktivis dan pegiat antikorupsi ini merespon dan memberi dukungan pihak PT Urbant Sakti Perkasa tidak tinggal diam dan melaporkan PPK beserta semua pihak-pihak terkait ke aparat penegak hukum.

“Bila perlu, laporkan saja masuk ke KPK, supaya KPK punya dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dengan memeriksa PPK dan semua pihak-pihak terkait,”ujarnya.

Lanjut kata Mulyadi, pengusutan kasus ini sekaligus bisa menjadi pintu masuk KPK untuk menyelidiki kasus lain yang lebih besar di Buton Utara, yakni beberapa proyek infrstruktur lainnya.

“Lakukan perlawanan dong, laporkan PPK yang seperti ini, masa sudah dirugikan dengan membatalkan pekerjaan proyek yang ada hanya diam saja. Ini sekaligus untuk memberi efek jera agar pejabat yang jadi PPK tidak semana-mena kedepan,”tegasnya.

Mulyadi menambahkan, apa yang dialami oleh PT Urban Sakti tersebut dugaan kuat telah terjadi kongkalikong dan pengaturan yang sistematis dalam menentukan pemenang tender sedangkan proses lelang hanya sekedar formalitas agar dianggap telah dilakukan sesuai aturan.

“Disini pula, menurut kami KPK tidak boleh tinggal diam, harus turun ke Buton Utara. Usut tuntas, jangan sampai proyek ini jadi bancakan orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata aktivis satu ini, untuk mengungkap adanya dugaan kongkalikong, KPK harus periksa Kepala Dinas PUPR Buton Utara dan perusahaan yang menggantikan sebagai pemenang tender harus ikut diperiksa beserta PPK.

“Kami akan memberi atensi dan memastikan akan mengawal kasus ini dengan segera meminta dan menyurati KPK masuk ke Buton Utara,” pungkasnya.

Terpisah, PPK proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Eensumala Desa Koboruno Kec. Bonegunu di Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Zalman beberapa kali berusaha dikonfirmasi dihubungi belum lama ini oleh celebesnews melalui panggilan telpon tidak diangkat, demikian pula dengan pesan WhassApp yang dikirim hingga kini tidak dibalas.

Sementara itu, Ketua Pokja proyek ini, Mustamin mengungkapkan, bahwa terkait persoalan tersebut silahkan menghubungi langsung pihak PPK. “Kami dari Pokja sudah selesai dan sudah menyerahkan ke PPK, proses lelangnya sudah selesai, selanjutnya terkait persoalan itu, silahkan hubungi langsung PPK nya,”singkatnya. (cn)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments